Saat Jokowi Angkat Bicara Usai Pernyataan Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye Dikritik

Jokowi

Presiden Joko Widodo kelanjutannya angkat bicara usai pernyatannya bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak serta bisa bermain di situs slot server thailand terpercaya memetik pro dan kontra di masyarakat dan juga disini kami akan sedikit membahas tentang permainan judi online yang tersedia di link situs spadegaming slot dan nolimit city demo

Dalam video yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024), Jokowi menjelaskan, bahwa apa yang ia sampaikan kepada wartawan terhadap Rabu (24/1/2024) lantas cuma mengutip berasal dari undang-undang.

“Itu kan tersedia pertanyaan berasal dari wartawan tentang menteri boleh kampanye atau tidak? Saya sampaikan keputusan berasal dari aturan perundang-undangan,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian mengambil alih dua karton yang sudah di sajikan Biro Pers Sekretariat Presiden. Pada karton putih itu tertulis aturan yang menjadi dasar pernyataannya.

“Ini aku tunjukin,” ujar Jokowi sambil perlihatkan lembaran karton pertama bertuliskan aturan pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kepala Negara kemudian membacakan aturan yang tertulis, yaitu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memahami menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden membawa hak lakukan kampanye.

“(Itu) Jelas,” tegasnya.

“Itu yang aku sampaikan keputusan tentang UU Pemilu, jangan ditarik kemana-mana,” lanjut Presiden.

Melansir UU Pemilu, Pasal 299 itu berbunyi:

Ayat 1), Presiden dan Wakil Presiden membawa hak lakukan kampanye.

Ayat 2), Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai bagian partai politik membawa hak lakukan kampanye.

Ayat 3), Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai bagian partai politik bisa lakukan kampanye misalnya yang perihal sebagai:

a. Calon presiden dan calon wakil presiden

b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau

c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Presiden Jokowi kemudian perlihatkan lembar karton seterusnya yang memuat pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal itu menyebutkan bahwa tersedia sejumlah keputusan misalnya kampanye dan pemilu diikuti oleh presiden dan wakil presiden.

Secara lengkap, pasal itu berbunyi:

Ayat 1), Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wali kota mesti memenuhi ketentuan:

a. Tidak pakai layanan dalam jabatannya jika layanan pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam keputusan aturan perundang-undangan dan

b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Ayat 2, cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan bersama memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat 3), keputusan lebih lanjut tentang keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud terhadap ayat (1) dan ayat (2) diatur bersama aturan KPU.

Jokowi pun meminta agar masyarakat tak menarik anggapan atas pernyataannya ke hal-hal yang lain. Sebab, aturan yang tersedia sudah sesuaikan tentang perihal ini.

“Sudah memahami semua kok. Sekali kembali jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana, aku cuma menyampaikan keputusan perundang undangan gara-gara ditanya,” tambahnya.

Pro dan kontra

Sebagai informasi, pengakuan Jokowi di awalnya memetik respons banyak ragam berasal dari publik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, misalnya, meminta masyarakat yang menilai langsung pengakuan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.

Sedangkan Direktur Democracy plus Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menganggap, pengakuan berikut sebagai sebuah wujud penyalahgunaan kekuasaan.

“Abuse of power in election amat terasa, bahkan Presiden punyai kebolehan dan kekuasaan yang demikianlah besar,” kata Neni saat dihubungi terhadap Rabu (25/1/2024).

“Dan ketidaknetralan yang berlangsung ini dapat mengakibatkan konflik bangsa dan juga menjadi ancaman benar-benar bagi persatuan bangsa,” sambung Neni.

Menurut dia, banyak pihak meminta Jokowi bisa netral di Pemilu 2024. Namun, Jokowi justru dinilai tak kembali memegang standar etik dan moral sebagai pemimpin, menurutnya.

Terpisah, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas yang di awalnya dikenal dekat dan menjadi pendukung Jokowi terasa risau pengakuan Presiden itu bisa berbuntut panjang terhadap netralitas aparat negara.

Terlebih saat ini pemungutan suara untuk Pilpres 2024 tinggal mengkalkulasi hari.

Ia cemas, pengakuan Jokowi dimaknai sebagai instruksi kepada aparat negara untuk berpihak kepada calon yang disukai presiden.

“Saya meminta ini tidak serta-merta menjadi semacam instruksi ke bawah,” kata Erry dalam diskusi Jaga Pemilu, Kamis.

“Itu yang paling kami khawatirkan. Karena kemarin-kemarin saja sebelum akan tersedia pengakuan sejelas dan seterang ini pun, sudah tersedia laporan-laporan–walaupun tidak formal–tentang netralitas aparat sipil negara atau aparat negara di masyarakat beraneka daerah,” ungkapnya.

Erry meminta Jokowi yang dulu ia amat kagumi itu menarik pengakuan problematik tersebut.

Sementara itu, Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menganggap, tidak tersedia yang keliru berasal dari pengakuan Jokowi.

“Aturan sekarang tidak layaknya itu, maka Jokowi tidak keliru jika dia mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu.

Yusril menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu saat ini, presiden dan wapres sebenarnya dibolehkan untuk berkampanye

Mengutip keputusan Pasal 280 UU Pemilu, pejabat-pejabat negara yang tidak boleh kampanye di antaranya layaknya ketua dan para Hakim Agung; ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi; ketua dan bagian Badan Pemeriksa Keuangan, dan seterusnya.

Yusril kemudian mengutamakan bahwa presiden, wapres, dan juga para menteri tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang kampanye

Menurut Yusril, Presiden dan Wapres boleh berkampanye, baik mengkampanyekan diri sendiri sebagai petahana maupun mengkampanyekan orang lain.

Soal keberpihakan, Yusril mengatakan, jika presiden berkampanye, maka dia diperbolehkan untuk berpihak.