Respon Mulai Parpol sampai Kasetpres Heru Budi Berakhir Mundurnya Kepala Otorita IKN dan Wakilnya

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe menyatakan mundur dari jabatannya.

Mundurnya Bambang Susantono dan Donny Rahajoe disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin (3/6/2024).

Presiden Jokowi malahan mengangkat pelaksana tugas sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita IKN sementara yakni Menteri Profesi Lazim mahjong slot dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni.

Sejumlah pihak malahan menanggapi usai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Donny Rahajoe mundur dari jabatannya. Salah satunya Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.

Suryadi menyoroti mundurnya dua pejabat cuma berjeda dua bulan menjelang agenda Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

“Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting Otorita IKN (OIKN) ini. Kami juga memperhatikan pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” kata Suryadi pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Selain itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe yakni bukti perencanaan IKN tergesa dan tidak detail.

“Berdialog ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia dengan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, seluruh seharusnya dijalankan dengan seksama, dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Pengaruhnya|} seperti ini,” kata Hasto Kristiyanto.

Kemudian, Kepala Sekretariat (Kasetpres) Heru Budi menyebut, mundurnya kepala otorita IKN Bambang Susantono dan belum ada penggantinya itu tidak akan berimbas pada pergelaran HUT ke-79 RI di IKN.

“Intinya HUT RI juga dijalankan di IKN,” ujar Heru Budi.

  • Fraksi PKS DPR RI Nilai Saatnya Evaluasi Ulang
    Anggota Komisi V DPR sari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.

Suryadi menyoroti mundurnya dua pejabat cuma berjeda dua bulan menjelang agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

“Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting Otorita IKN (OIKN) ini. Kami juga memperhatikan pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” kata Suryadi pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Menurut ia, Otorita IKN (OIKN) secara organisasi akan konsisten memerlukan waktu untuk bisa menjalankan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.

“Kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik ataupun finansial,” sebut Suryadi.

Suryadi menyebut, yang terjadi sampai hari ini sempurna anggaran dikucurkan untuk pembangunan IKN sampai tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari sempurna anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Meskipun pendanaan melalui KPBU ataupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

“Meskipun nvestasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yakni dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun,” kata ia.

“Meskipun, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun sampai akhir tahun ini. Kurangnya ketertarikan swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang diciptakan oleh Pemerintah,” sambung Suryadi.

Menurut Suryadi, kegagalan Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta ataupun asing ini juga tampak pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru mewujudkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

“Sekali lagi kami minta Pemerintah untuk menilai ulang kebijakan pembangunan IKN yang sampai sekarang masih belum sanggup menarik investor,” pungkas ia.