Potensi EBT RI Banyak Dilihat Orang Asing, Ketua DPD Inginkan Pemerintah Libatkan Masyarakat Setempat

Keterlibatan masyarakat tempat dalam proses pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, sudah menjadi popularitas internasional, melewati skema public private people partnership (PPPP), karena menjadi jaminan kelancaran investasi, sekalian memutuskan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensinya sungguh-sungguh besar di Indonesia, menggunakan pendekatan skema tersebut, untuk mempercepat dan memperlancar proses pembangunan. Karena dengan skema tersebut, dipastikan akan mendapat dukungan masyarakat di tempat.

Tentu kita berterima kasih banyaknya potensi investasi dari mancanegara di sektor EBT. Tapi aku meminta pemerintah mengamati keterlibatan masyarakat di tempat, secara khusus masyarakat di lokasi sumber EBT tersebut. Karena skema pelibatan masyarakat akan menjadi jaminan kelancaran dan dukungan investasi. Karena masyarakat menjadi komponen dari penerima manfaat lantas,” tukas LaNyalla di Jakarta, (5/6/2024).

Dia menambahkan, memang ada proses komunikasi yang lebih panjang. Tapi hasil alhasil akan lebih bagus. Karena dengan pembangunan berkeadilan tersebut, dipastikan akan membawa akibat kemakmuran lantas bagi tempat.

“Dan itu yang selama ini kami perjuangkan di DPD, karena bagi kami kemakmuran harus dibangun dari tempat. Malah aku sering kali mengatakan, desa harus jadi daya ekonomi, untuk penyangga ledakan populasi umur produktif,” tandasnya.

LaNyalla menyebut, potensi sumber spaceman pragmatic EBT, mulai dari panas bumi, daya air, hingga surya dan hidrogen dan lainnya, cukup melimpah di tempat-tempat. Terapi di beberapa lokasi tersebut, sudah hidup dan didiami oleh masyarakat di tempat itu bertahun-tahun. Dan mereka hidup dari potensi tersebut. Termasuk masyarakat adat. Ini yang harus dipikirkan dengan skema yang berkeadilan.

“Saya yakin pemerintah berkeinginan investasi lancar dan pembangunan tersebut mendapat dukungan masyarakat. Salah satu solusinya merupakan melibatkan masyarakat di tempat tersebut sebagai komponen dari proses pembangunan tersebut, sebagai komponen dari penerima manfaat (beneficial ownership),” tandas kandidat Doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga tersebut.

Harap Pengusaha Dalam Negeri Diberikan Kans Masuk ke Sektor EBT
Mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu juga berkeinginan kementerian investasi memberi kesempatan pengusaha dalam negeri untuk masuk ke sektor EBT. Kalau swasta nasional kesulitan pendanaan, pemerintah bisa mendukung bank negara (Himbara) untuk mendukung pendanaan yang lebih lunak.

Seperti dikabarkan, kementerian Investasi menyuarakan beberapa negara mulai dari negara tetangga malah hingga negara-negara di Eropa dan Timur Tengah melirik investasi EBT di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan banyak negara maju ‘antri’ bisa berinvestasi pada sektor daya terbarukan dalam negeri.

“Sejauh ini banyak dari negara-negara maju, itu investornya memang sudah berminat semenjak lama untuk bisa berkontribusi di daya terbarukan di Indonesia,” ujar Nurul saat dijumpai di sela acara Road To Investment Days 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 2 Juni 2024.