Pakar Sebut Hak Angket DPR Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi

Pakar hukum tata negara dari Universitas server jepang slot Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyatakan penggunaan hak angket untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengusut dugaan kecurangan terhadap Pemilu 2024 bisa berujung terhadap pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menyatakan urutan hak angket berawal dari persetujuan di DPR, lantas berlanjut dengan sistem penggunaan hak membuktikan pendapat.

Herdiansyah menyebut hak membuktikan pendapat itu sesudah itu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi yang dapat mpemenyatakan ada pelanggaran serius presiden terhadap undang-undang. “Setelah itu, DPR bisa lakukan sistem impeachment,” kata Herdiansyah layaknya dikutip dalam Koran Tempo edisi Jumat, 23 Februari 2024.

Sementara itu, ahli hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menyatakan DPR sebenarnya berhak memakai hak interpelasi, hak angket, dan hak membuktikan pendapat. Tapi penggunaan hak selanjutnya harusnya dalam konteks pengawasan terhadap lembaga eksekutif, layaknya pemerintah.

“Bukan untuk menilai atau membicarakan sistem atau hasil pemilu dengan segala implikasinya,” kata Fahri layaknya dikutip Koran Tempo.

Fahri berpendapat rencana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu jauh dari komitmen konstitusi. Dia menyebut Undang-Undang Dasar sudah menyesuaikan penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi atau MK, bukan melalui hak angket.

“Jalan ke MK itu harusnya digunakan. Jika angket yang berkenan dipaksakan, pasti benar-benar destruktif terhadap sistem ketatanegaraan,” kata dia.

PKS Sebut Menggunakan Hak Angket Lebih Bagus daripada ke MK

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menyatakan wacana penggunaan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu 2024 adalah hal baik. Menurutnya, sistem pengusutan melalui legislatif lebih oke daripada mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hak angket ini bagus. Daripada kita ke MK ada pamannya, lebih baik kita ke angket. Cantik,” kata Aboe di Menteng, Jakarta Pusat, terhadap Kamis, 22 Februari 2024. Dia merujuk kepada paman calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di MK, yaitu hakim konstitusi Anwar Usman.

Diketahui, Anwar Usman merupakan hakim yang dulu menjabat sebagai Ketua MK. Saat memimpin lembaga tersebut, Anwar turut mengabulkan putusan untuk merubah keputusan batas usia peserta Pilpres supaya Gibran bisa jadi kandidat wakil presiden. Namun, Anwar dicopot dari posisi Ketua MK karena terbukti lakukan pelanggaran etik berat dalam sistem tersebut.

Maka dari itu, Aboe membuktikan pengguliran hak angket di DPR lebih pas untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024. Apalagi, kata dia, partai politik di DPR punyai lumayan pengalaman memakai hak angket. “Angket itu kita sudah ada pengalaman kok. Indah kerjanya, panjang waktunya,” ujar Aboe.

Menurut Aboe, sistem hak angket punyai kekuatan yang lumayan besar jikalau digulirkan. Dia pun membuktikan PKS siap menopang inisiatif selanjutnya di parlemen. “Tinggal menunggu lokomotifnya. Bangsa ini butuh keberanian untuk membenahi suasana selagi ini,” kata Aboe.

Adapun tiga partai dari Koalisi Perubahan membuktikan dapat menopang inisiatif hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu membuktikan dapat menunggu PDIP menggulirkan sistem selanjutnya di DPR.