Menko Hadi: Masalah Laut China Selatan Harus Ditangani Hati-hati, Salah Perhitungan Bisa Konflik

Menko Polhukam Hadi Thahjanto berharap problem Laut China Selatan (LCS) disikapi bersama hati-hati. Menurutnya, terkecuali salah perhitungan bisa memicu konflik yang merugikan bersama.

“Kita bisa melihat problem di LCS melibatkan banyak pihak. Perlu kehati-hatian di dalam menanggulangi konflik dan menyikapi dinamika suasana yang berkembang. Salah perhitungan akan mempunyai terhadap suasana konflik yang akan merugikan bersama,” kata Hadi Tjahjanto di dalam diskusi ‘menjaga kedaulatan dan melacak teman di Laut China Selatan’ yang disiarkan secara daring, Selasa (19/3/2024).

Menurutnya, China merupakan mitra komprehensif strategis bagi Indonesia dan Asean, serta miliki peran sentral di dalam perdamaian dan stabilitas kawasan.

Dan mutlak untuk konsisten kita numerounosantaclarita.com engage di seluruh lini, baik melalui dialog dan kerjasama praktis di Laut China Selatan,” imbuhnya.

Hadi menjelaskan, di dalam kerangka Asean, dialog dan kerja serupa diwujudkan melalui usaha penyusunan dokumen Code of Conduct on South China Sea (COC) pada Asean dan RRT.

“COC dimaksudkan untuk mengelola tata tingkah laku negara di LCS manfaat menjauhkan terjadinya insiden dan sekaligus mengelola insiden, bila terjadi,” ujar Hadi.

Hadi mengatakan, proses perundingan COC melalui forum Asean-China Joint Working Group on COC sempat berjalan lambat. Namun, atas inisiatif dan dorongan Indonesia sebagai Ketua ASEAN terhadap tahun 2023 lalu, Asean dan China sukses menyepakati percepatan perundingan COC.

“Kita menargetkan COC bisa difinalisasi di dalam kurun selagi 3 tahun, yakni terhadap tahun 2025. Kita seluruh berharap COC bisa menjadi sebuah dokumen yang efektif, substantif, dan actionable untuk jauhi eskalasi dan sekaligus tingkatkan mutual trust dan mutual confidence di pada negara-negara yang berkepentingan di LCS,” katanya.

Pengamanan Laut Natuna
Terkait pengamanan laut Natuna, pemerintah juga sudah laksanakan penguatan. Hal yang dikerjakan adalah memperkuat alutsista TNI.

“Dalam merespons problem LCS di bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah sudah mendorong program Major Project di dalam usaha penguatan keamanan Laut Natuna melalui kecukupan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Terintegrasi TNI, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024,” ucapnya.