Erick Thohir Akan Targetkan Dividen BUMN Jumlah Rp 85 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan BUMN ke negara sebesar Rp 85 triliun pada 2024. Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 81 triliun.

“Kita merencanakan di tahun 2024 ini dividen ditargetkan nanti itu kurang lebih Rp 85 triliun, jadi naik dari Rp 81 triliun,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Erick Thohir membeberkan setoran dividen sebesar Rp 85 triliun akan berasal dari gabungan perusahaan BUMN di berbagai seperti dari industri keuangan, dari telco, dan dari pertambangan.

“Dan dua tiga tahun kedepan slot sever thailand juga kita harapkan juga ini lini usaha yang lain,” ujar Erick kepada wartawan berakhir rapat.

Meski demikian itu, menurutnya untuk menempuh sasaran dividen hal yang demikian dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yakni via pagu anggaran untuk terus mengerjakan penguatan pengawasan dan pengembangan BUMN.

Erick menuturkan untuk pagu anggaran pada 2025 sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Skor ini lebih rendah 16 persen dari pagu sebelumnya Rp 328 miliar atau lebih rendah 10 persen dari pagu tahun 2024.

“Terima beri atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di 2025 yakni di angka Rp 344 miliar,” pungkas Erick.

Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2025

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengucapkan kementerian BUMN sudah merealisasikan anggaran sampai 98,57 persen atau sebesar Rp 238 miliar dari total pagu sebesar Rp 241 Miliar.

Erick Thohir juga mengucapkan, realisasi anggaran pada 2024 sampai 3 Juni sudah menempuh Rp 99,68 miliar atau sekitar 35,06 persen dari pagu yang sudah disesuaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 284,4 miliar dari sebelumnya Rp 308 miliar.

“Jadi, kita coba pastikan di tahun 2024 ini kita akan bisa menjaga konsistensi dari serapan di angka 98 sampai 99 persen lebih yang kita bisa coba lakukan,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Erick menambahkan untuk pagu anggaran pada 2025 sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Skor ini lebih rendah 16 persen dari pagu sebelumnya Rp 328 miliar atau lebih rendah 10 persen dari pagu tahun 2024.

“Terima beri atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di 2025 yakni di angka Rp 344 miliar,” jelas Erick.

Berdasarkan Erick, ini sejalan dengan pentingnya penguatan pengawasan dan pengembangan BUMN yang merencanakan sasaran dividen pada 2024 sebesar Rp 85 triliun. Skor ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 81 triliun.

BUMN Teladan Apa Sih?
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni entitas bisnis yang sepenuhnya atau beberapa besar dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Di Indonesia, BUMN berperan penting dalam berbagai sektor ekonomi strategis, seperti kekuatan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur.

Tujuan utama pembentukan BUMN yakni untuk memastikan bahwa sektor-sektor penting yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak bisa dikelola dengan baik dan tak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan publik dan kepentingan nasional. Kecuali BUMN di Indonesia meliputi PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Lewat itu, BUMN juga berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan memberi nasehat perekonomian nasional. Dengan menguasai aset-aset strategis, BUMN menolong pemerintah dalam menstabilkan harga, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mewujudkan lapangan kerja.

kebijakan dan program yang dilakukan oleh BUMN, pemerintah bisa mendorong pembangunan di daerah-daerah terpencil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. BUMN kerap kali kali juga terlibat dalam proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur yang tak senantiasa menarik bagi sektor swasta karena alasan keuntungan ekonomi bentang pendek.