DPRD DKI Desak Perumusan RUU DKJ oleh Baleg DPR RI Dipercepat

DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal ini disebut untuk meyakinkan tugas pokok dan kegunaan Pemerintah Provinsi DKI.

“Harapan saya, tentunya DPR-RI terutama yang berasal dari Dapil (daerah pemilihan) Jakarta menginisiasi percepatan perumusan Undang-Undang Kekhususan Jakarta,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/3/2024).

Menurut Misan, desakan itu memiliki tujuan supaya RUU DKJ dapat dijadikan landasan didalam pengelolaan Jakarta dan juga hak dan kewajiban tempat terhadap pusat.

Menurut dia, perencanaan pembahasan spaceman slot terkesan amat lambat berkaitan status Ibu Kota. Terlebih, kata dia, RUU DKJ selayaknya rampung dibahas sebelum Pemilu 2024 supaya tidak terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Kota Jakarta.

“Secara pribadi, tentunya saya amat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan di DPR, bagaimana sesudah itu Jakarta tidak memahami statusnya secara undang undang hingga hari ini,” ucapnya. Dilansir dari Antara.

Status DKI Jakarta tertuang didalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI dan implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Jakarta Masih Ibu Kota?

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perlihatkan Jakarta hingga saat ini tetap menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

“Ya, sistem Undang-Undang DKJ-nya kan belum ada, sedang proses. Tentunya ini tetap Ibu Kota,” kata Heru.

Sedangkan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, didalam saat dekat dapat langsung menggelar Rapat Kerja bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), berkaitan status Jakarta tak kembali menjadi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024.

Sekarang DKI ini tidak tersedia statusnya, nah itu yang sebabkan kami kudu mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ujar Supratman.